REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyelesaikan stabilitas politik dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN). Stabilitas politik ini dibutuhkan Jokowi untuk melancarkan program-programnya.
PDIP, kata Basarah, berterima kasih pada Ketua Umum PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut PDIP, Jokowi harus memertimbangkan dukungan ke partai berlambang matahari terbit ini ke depannya.
“Pak Jokowi perlu memertimbangkan aspek dukungan ke PAN, sehingga PAN sebagai koalisi juga memiliki kontribusi yang baik dan signifikan bagi pembangunan,” kata Basarah di kompleks parlemen Senayan, Kamis (3/9).
Ketua Fraksi PDIP di MPR RI ini menambahkan, ketika bicara soal kerjasama politik, harus ada ‘take and give’. Jadi, kalau sudah ada dukungan dari PAN ke pemerintahan, maka pemerintah juga harusnya memberikan dukungan ke PAN. Soal bagaimana dukungan pemerintah ke PAN, Presiden Jokowi lebih mengetahuinya.
Terlebih, pemerintahan Jokowi sudah berjalan selama setahun. Jokowi pasti sudah dapat menyerap aspirasi dari partai politik. Sehingga, apapun bentuk balasan dari pemerintah untuk PAN sepenuhnya hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.
“Apakah memasukkan kader PAN di kabinet, itu biar hak prerogratif Presiden Jokowi,” tegas Basarah.
Basarah mengaku, PDIP memang meminta Jokowi-JK untuk memertimbangkan aspek dukungan politik di parlemen. Sebab, meskipun menganut sistem presidensial, namun kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh sikap dari parlemen.
Dengan dukungan politik di parlemen yang minoritas membuat posisi pemerintah tidak solid di DPR. Namun, kondisi ini sudah berubah dengan masuknya PAN ke pemerintahan.
