REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan membuat dinamika politik berubah. Meski tidak menyatakan masuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun PAN akan mendukung setiap kebijakan pemerintah.
Direktur Eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yudha, Hanta Yudha menilai, kondisi ini membuat posisi Partai Demokrat menjadi penting. Apakah masih sebagai partai penyeimbang atau ikut berubah haluan.
“Dugaan saya masih akan menjadi penyeimbang,” kata Hanta Yudha pada Republika, Kamis (3/9).
Menurut Hanta Yudha, posisi Demokrat menjadi penting sebagai penyeimbang kalau dua kubu, KMP-KIH sama-sama kuat. Namun, jika sudah tidak seimbang maka keberadaan Demokrat sebagai partai penyeimbang sudah tidak relevan lagi.
Hanta Yudha menambahkan, posisi Demokrat sebenarnya lebih sulit untuk masuk ke KMP dibanding KIH. Namun, untuk masuk ke KIH, komunikasi antara Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan Megawati harus cair.
Hanta Yudha menambahkan, sejak awal pihaknya sudah memetakan PKS dan Gerindra menjadi partai yang daya tolaknya bergabung ke pemerintahan itu paling besar. PPP dan Golkar berada di kelompok kedua yang lebih memungkinkan bergabung dengan pemerintah.
Kelompok paling memungkinkan untuk bergabung dengan pemerintah adalah PAN dan Demokrat. Menurut Hanta Yudha, PAN sejak awal memiliki peluang bergabung ke pemerintah. Hal itu tergantung pada negosiasi elit parpolnya sendiri.
Saat ini, bergabungnya PAN sudah terbukti. Sedangkan di Demokrat, masih agak sulit karena dua pertimbangan. Yaitu, gengsi politik dan ‘bargaining’ posisi. Sebab, Demokrat sudah lama menjadi pemimpin koalisi.
“Soal gengsi politik, ini bagi SBY penting, karena dia tidak ingin sekadar menjadi partai pelengkap,” kata Hanta Yudha.