REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dengan kelompok partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pemerintah belum membahas terkait kursi yang akan disediakan untuk PAN.

"Belum sampai ke tahap itu," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9).

Lebih lanjut, JK mengatakan pemerintah akan melihat perkembangan kondisi ke depannya terkait jatah kursi yang akan disediakan untuk PAN. "Nanti kita lihat pertimbangannya, eh perkembangan kemudian. Belum dibicarakan sampai sana," tambah dia.

Sebelumnya, PAN beralasan bergabung dalam partai politik pendukung pemerintahan karena ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan itu keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.

Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global. "Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas. "Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," katanya.

Ia menegaskan jajaran partai telah menyepakati hal tersebut secara solid. Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomian global yang melambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika