REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang mengundang konsultan asing tanpa melibatkan konsultan dalam negeri dalam perencanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempercayai ahli-ahli Indonesia, serta tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan dalam negeri.

"Apalagi kita belum pernah mengetahui reputasi konsultan yang dimaskud dalam melakukan evaluasi investasi kereta api cepat," kata Ketua Umum MTI Prof Dr Danang Parikesit.

Padahal, proses seleksi proyek yang bernilai Rp 60 hingga 80 triliun ini terlalu berharga untuk dilewatkan sebagai bagian dari proses transfer teknologi yang kita butuhkan.

Membandingkan proposal Jepang dan Cina tidaklah relevan. "Selain karena mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara," kata dia.

Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini seolah-olah pemerintah membandingkan sushi dengan dimsum yang sangat tergantung pada selera sesaat dari pengambil kebijakan.

Masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan untuk 50 hingga 100 tahun ke depan. "Rasanya tidak pantas pimpinan negara dan pemerintahan mengambil kebijakan untuk anak cucu kita dengan pertimbangan yang tidak matang," sesalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika