REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi mutasi Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Bahkan, Kontras sudah sejak lama meminta kepolisian memindahkan Buwas dari Kabareskrim.

 “Perlu kami tekankan, permintaan atas pencopotan Buwas karena adanya penggeledahan Pelindo II,” ucap koordinator Kontras, Haris Azhar kepada Republika.co.id, Jumat (4/9).

Sejak ada kasus penangkapan petinggi KPK Bambang Widjojanto dan penetapan tersangka Abraham Samad, Kontras sudah melaporkan Buwas ke Propam dan Irwasum Polri. “Tapi sampai sekarang perkembangannya tidak jalan. Mau melaporkan ke Bareskrim tidak mungkin karena dia kan bosnya, jadi susah,” kata Haris.

Buwas dinilai banyak mengusut kasus yang pidananya dipaksakan. Haris mengatakan semua butuh alasan, termasuk pemutasian Buwas. “Mungkin alasan dari kami tidak masuk, mungkin alasannya harus dari orang lain,” ujarnya.

Haris menyebut Buwas bukannya menganggu stabilitas ekonomi, melainkan menganggu demokratisasi bangsa ini. Dalam demokrasi butuh ekologi. Dia mengakui nuansa politis dari RJ Lino terhadap pemutasian Buwas tidak bisa dihindari.

Namun, kata dia, Lino tidak berdiri sendiri. Buwas juga tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, Buwas sudah menjadi spotlight sejak lama. Apa yang terjadi sekarang tidak lepas dari historisitas dan akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. “Selain karena mungkin mengganggu iklim politik dan ekonomi Pelindo itu sendiri, dia juga sudah punya banyak musuh,” kata Haris.

Aneh jika pemutasian Buwas disebut kemenangan bagi para koruptor. “Sewaktu dia ngacak-ngacak KPK, apakah dia tidak sedang mewakili para koruptor? Jadi tidak usah terlalu naiflah pihak pendukung Buwas,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika