REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempertanyakan pencopotan Komjen Budi Waseso dari posisi kepala Bareskrim Polri.

Mahfud heran, jenderal bintang tiga itu diganti saat Bareskrim sedang 'galak-galaknya' dalam mengungkap korupsi kelas kakap.

"Nah itu problemnya (ketika galak diganti), ternyata sesudah mau galak berhadapan dengan masalah ekonomi," kata dia usai bertemu pimpinan KPK, Jumat (4/9).

Mahfud mengaku berharap banyak kepada polisi dan kejaksaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami gonjang-ganjing pascapenetapan tersangka dua pemimpinnya.

Mantan menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini bahkan sempat optimis atas langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam memberantas korupsi akhir-akhir ini.

Namun, langkah Polri dalam melakukan penegakan hukum justru dinilai banyak pihak berbenturan dengan pembangunan ekonomi.

Atas pendapat ini, Mahfud menilai pemerintah harus tegas dalam mengambil sikap. Memang, menurut Mahfud, saat ini dua hal tersebut menjadi dilema bagi pemerintah.

"Di sinilah pentingnya perencanaan yang jelas, pilihannya ke mana. Apakah kita mau demi pembangunan ekonomi lalu masalah hukum dibiarkan?," ujar Mahfud.

Mantan ketua tim sukses Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014 ini berharap, pergantian kepala Bareskrim bisa membuat Polri semakin 'galak' dalam menangani berbagai kasus besar. Dia juga berharap sinergi antara Polri dan KPK bisa semakin baik dalam memberantas korupsi.

Sebab, lanjut dia, korupsi di Indonesia sudah menggurita dan mengerikan. Banyaknya pemberitaan di media massa tentang perkara korupsi mengindikasikan masifnya perilaku korupsi yang terjadi di semua lini.

"Ini yang harus disasari oleh kita semua, jangan sampai bangsa ini nanti hancur begitu saja karena korupsi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika