REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen menganggap Presiden RI Joko Widodo telah dipermalukan oleh tiga kader PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. Pasalnya ketiga sosok tersebut hingga kini masih memiliki jabatan rangkap. Selain menjadi menteri, ketiganya masih menjadi bagian dari DPR RI.
"Kalau ada menteri yang belum mau melepaskan posisinya di DPR, ini artinya Presiden dipermalukan. Yang mempermalukan justru kader-kader PDI Perjuangan yang merupakan partai politik pengusung Jokowi," kata dewan presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, Arief Rachman saat jumpa pers di Jakarta, Ahad (6/9).
Koalisi tersebut akan segera mengajukan surat terbuka untuk Jokowi agar segera menyelesaikan rangkap jabatan ini. Beberapa waktu lalu, anggota dari Fraksi PDIP yaitu Adian Napitupulu, Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, Charles Honoris akan melaporkan tindakan pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon yang bertemu dengan Donald Trump kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Melihat hal ini, Arief menyebut ada agenda tersembunyi dari tindakan tersebut. Koalisi akan lebih bangga jika kader mereka mengumumkan pengunduran diri Puan, Tjahjo, dan Pramono daripada mengurusi pertemuan DPR dan Trump.
"Mereka mencoba mengalihkan isu lain, ini tidak sehat," ucapnya.