REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib genap berusia 11 tahun pada 7 September 2015. Namun, hingga saat ini aktor atau dalang pembunuhan pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini belum juga diungkap oleh para penegak hukum.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, pembunuhan terhadap Munir bukanlah pembunuhan biasa, namun terencana matang dan dilakukan orang berkeahlian khusus. Maka penyelesaian kasus Munir membutuhkan kemauan dan keberanian dari pemerintah.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Janji Jokowi dalam masa kampanye untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM harus dibuktikan. Dia meminta orang nomor satu di republik itu membentuk tim untuk melanjutkan hasil rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus Munir sebelumnya.
"Sekarang kita minta tim penyelesaian kasus Munir," kata Haris di kantor Kontras, Jakarta, Ahad (7/9).
Ia mengatakan, pengungkapan kasus pembunuhan Munir menjadi tonggak penting pemerintahan Jokowi. Jika mantan gubernur DKI Jakarta itu berhasil mengungkap dalang pembunuhan dalam kasus ini, maka Jokowi berarti menunjukkan keseriusannya dalam membela orang-orang yang peduli dan kritis dalam perbaikan bangsa.
Haris meminta agar mantan wali kota Solo itu tidak tersandera kepentingan politik dalam pengungkapan kasus Munir. Apalagi, kata Haris, di lingkaran Jokowi saat ini ada AM Hendropriyono yang saat kematian Munir menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
"Jokowi jangan sampai tersandera, meski ada Hendro di sekeliling kekuasaan," ujar dia.
Haris menambahkan, dalam sebuah wawancara Hendro telah mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas kematian Munir. Pernyataan ini, menurutnya, adalah pintu masuk dalam membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat di kasus pembunuhan berencana ini.
"Artinya dia sudah nantangin, kalau seperti itu apa yang harus ditunggu. Jangan sampai Jokowi ewuh pakewuh terhadap penyelesaian kasus Munir," kata Haris.
Munir merupakan aktivis HAM kelahiran Malang, Jawa Timur 8 Desember 1965 dan meninggal 7 September 2004. Dia meninggal saat perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam Belanda dengan pesawat Garuda saat akan melanjutkan studinya di negeri kincir air itu. Munir dinyatakan diracun arsenik dan meninggal di dalam pesawat saat perjalanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika