REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI sedang melakukan tracking delapan calon pimpinan (capim) KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap mengakui terdapat kesulitan terkait beberapa calon yang tidak pernah duduk di jabatan strategis.

"Beberapa ada orang baru, belum teruji. Itulah menjadi kendala kesulitannya," kata dia, Senin (7/9)

Menurutnya, Komisi III DPR juga telah mencari data sebanyak-banyaknya meskipun ada beberapa informasi yang masih simpang siur. Yang terpenting untuk informasi awalnya, sambung Mulfachri, Komisi III DPR sudah mendapatkan dari ICW, Polri dan PPATK.

"Kami sedikit terbantu untuk mengetahui rekam jejak capim KPK dari informasi itu," ucapnya. Mulfachri menegaskan, delapan Capim KPK yang lolos seleksi Pansel sudah harus terlepas dari ambisi dan syahwat pribadi.

Pansel telah menyerahkan delapan nama ke Presiden Joko Widodo pada Selasa (1/9) siang. Delapan nama Capim KPK yang terpilih dibagi menjadi empat yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen, dan yang berkaitan dengan supervisi koordinasi dan monitoring.

Untuk pencegahan, pansel memilih Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN) dan Surya Tjandra (Dosen FH Unika Atma Jaya). Untuk penindakan, pansel memilih Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat) dan Basaria Panjaitan (Polri).

Untuk manajemen, pansel memilih Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah) dan Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK). Sedangkan supervisi koordinasi monitoring, pansel memilih Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK) dan Laode Muhamad Syarif (Rektor FH Universitas Hasanudin).

Presiden Jokowi pun menegaskan tahapan yang telah dilakukan oleh pansel berdasarkan integritas, kompetensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika