REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas publik mendukung sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Salah satu peneliti Rully Akbar mengatakan, hasil survei menunjukkan, sebanyak 66,64 persen responden menyatakan mendukung sikap PAN tersebut, sedangkan 24,95 persen publik menolak.
"Dukungan terhadap bergabungnya PAN ke pemerintah merata di semua segmen masyarakat, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, yang berpendidikan rendah maupun tinggi, mereka yang wong cilik maupun yang berekonomi mapan juga mendukung sikap PAN," kata Rully di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (8/9).
Rully menjelaskan, ada tiga alasan publik mendukung sikap politik PAN bergabung dengan pemerintah. Pertama, publik menginginkan pemerintah semakin kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang melemah.
Bergabungnya PAN untuk mendukung pemerintah, lanjutnya, diharap dapat membuat pemerintah mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi semakin terpuruknya kondisi ekonomi.
"Sebanyak 64,41 persen publik mendukung alasan ini. Mereka mendukung PAN bergabung dengan pemerintah agar pemerintah makin kuat menghadapi kondisi ekonomi nasional yang melemah," ujarnya.
Alasan kedua, publik menilai keberadaan koalisi partai pendukung pemerintah, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan partai oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak lagi relevan. Sebanyak 10,17 persen publik mendukung alasan ini. "Publik berharap partai-partai politik tak lagi terkotak dalam kubu-kubu," kata Rully.
Sementara untuk alasan ketiga, kata Rully, yakni publik menilai bergabungnya PAN dengan pemerintahan Jokowi-JK akan menguntungkan kedua pihak. Sebanyak 15,25 persen publik yakin bergabungnya PAN mendukung pemerintah akan membuat pemerintah kuat dan juga menguntungkan partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu. "Jika kinerja pemerintahan baik maka bisa berdampak positif juga pada citra PAN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika