REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve pada Selasa mengecam sejumlah wali kota di negaranya, yang menyatakan hanya akan menerima pengungsi beragama Kristen di wilayah pimpinannya.
"Saya sama sekali tidak mengerti pembedaan itu. Saya mengecam hal itu dan saya berpendapat bahwa kebijakan itu sangat mengerikan," kata Cazeneuve kepada stasiun televisi France 2.
"Ada sejumlah kelompok kecil mengalami penganiayaan di Suriah. Pemeluk Kristen dari Timur Tengah memang harus disambut baik, namun demikian pula dengan Muslim dan kelompok kecil lain, yang mengalami penganiayaan dengan derajat kekejian sama," kata dia.
Prancis, menurut Cazeneuve, harus bersiap menampung semua orang teraniaya, apa pun agama dan latar belakang mereka.
Pada Senin (7/9) lalu, Wali Kota Roanne, Yves Nicolin, menyatakan bahwa dia siap merelokasi puluhan keluarga, dengan syarat mereka adalah pemeluk agama Kristen yang dianiaya di Suriah oleh Daesh (nama lain ISIS atau Daulah Islam).
Sementara itu, Damien Meslon, Wali Kota Belfort di wilayah timur Prancis, juga menegaskan bahwa dia hanya akan mempertimbangkan menampung keluarga Kristen dari Irak dan Suriah karena "merekalah yang mengalami penganiayaan paling berat".
Kedua wali kota tersebut berasal dari partai kanan tengah yang saat ini merupakan oposisi secara nasional. Setelah mendapat tekanan untuk merespok krisis imigran di Eropa paling besar sejak Perang Dunia II, Presiden Prancis Francois Hollande pada Senin menyatakan bahwa negaranya siap menampung sekitar 24.000 pengungsi selama dua tahun ke depan.
Keputusan mengenai cara pencari suaka disalurkan ke wilayah Prancis akan diambil oleh lembaga pemerintahan berbeda, bukan oleh masing-masing wali kota, demikian Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Tanggapan dua wali kota di Prancis itu merupakan pengulangan dari pernyataan Slovakia yang pada Agustus lalu berjanji hanya akan menerima pengungsi dari Suriah yang beragama Kristen. Alasannya, pengungsi Muslim tidak akan nyaman berada di negara tersebut.
Langkah mereka sangat berbeda dengan kebijakan Paus Fransiskus yang pada Ahad lalu mendesak agar semua "paroki gereja, komunitas relijius, biara, sangtuari di Eropa" untuk menampung satu keluarga" pengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika