REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah seharusnya satu suara soal program 35 Ribu Mega Watt (MW), dan menyelesaikan perbedaan pendapatnya secara internal.

"Silahkan diskusikan di internal, perbedaan pendapat boleh saja tapi harus dikelola di eksekutif. Apa untungnya kalau ini dibuka ke publik seperti ini," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/8).

Hal ini, ia katakan akan memengaruhi masyarakat dan para investor melihat terjadinya dua perbedaan dalam satu pemerintahan yang soal program 35 ribu MW.

"Kalau pemerintah Indonesia menyelesaikan kebijaka harus satu (suara), masa ada kebijakan menurut Pak Rizal dan menurut Pak JK (Jusuf Kalla)," katanya menambahkan.