Rabu 09 Sep 2015 15:18 WIB
Polemik DPR Temui Trump

PDIP Bantah Puan Disiapkan untuk Pimpinan DPR

 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat memimpin upacara pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Senin (24/8)
Foto: RepublikaRakhmawaty La'lang/
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat memimpin upacara pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Senin (24/8)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membantah partainya tengah mempersiapkan Puan Maharani yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pimpinan DPR.

"Itu sih imajinasi teman-teman (wartawan) saja," kata Andreas di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (9/9). Kabar tersebut menyeruak seiring status Puan yang tak kunjung mengundurkan diri sebagai anggota DPR meski telah menjabat menteri.

Andreas menyiratkan posisi Puan Maharani dalam kabinet saat ini lebih enak dibanding menjadi pimpinan DPR. "Kalau saya sih ya lebih milih menjadi menko lah," terang dia.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menduga PDIP menunggu perombakan pimpinan DPR sehingga sampai sekarang belum melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

"Mengapa belum di-PAW, yang tahu? hidden (tersembunyi) agenda-nya mereka lah (PDIP). Mungkin strategi, berkaitan dengan kocok ulang (perombakan ulang pimpinan dewan)," ujar Ruhut di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (8/9).

Puan, Tjahjo, dan Pramono Anung kini masuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Namun, sebagai anggota parlemen mereka belum di-PAW oleh DPP PDIP. Ruhut mengatakan telah menanyakan perihal tersebut kepada politikus PDIP.

"Aku sudah tanya kawan-kawan (PDIP) soal itu, sambil bercanda itulah mereka bilang (penundaan PAW berkaitan kocok ulang pimpinan dewan)," ucapnya. Saat ini wacana revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tengah digulirkan. Tidak sedikit pihak yang menyebut revisi ini guna mendorong terjadinya perombakan ulang kursi pimpinan dewan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement