REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, fraksinya sejak awal menolak Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan anggota Fraksi Partai Golkar dan Partai Nasdem.

"Petani harus dilindungi tetapi jangan sampai mengabaikan kepentingan yang lebih luas," kata Martin Hutabarat saat pertemuan Baleg dengan Aliansi Mahasiswa Tolak RUU Pertembakauan di gedung DPR, Rabu (9/9).

Namun, Martin menegaskan bahwa petani di Indonesia tidak hanya menanam tembakau. Masih banyak petani lain yang menanam komoditas penting selain tembakau yang juga perlu dilindungi.

"Ada 10 juta petani yang menanam kelapa sawit. Saat ini harga kelapa sawit merosot tajam dari Rp 1.500 per kilo menjadi hanya Rp 400 per kilo. Kalau ada yang mengusulkan RUU Pertembakauan, maka saya usulkan juga ada RUU Kelapa Sawit," tuturnya.

Sementara itu, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta Nisa Larasati yang berbicara mewakili Aliansi Mahasiswa Tolak RUU Pertembakauan menyatakan selama ini petani tembakau hanya menjadi tameng kelompok kontrapengendalian tembakau.

Laras mengatakan selama ini kesejahteraan petani tembakau masih di bawah petani komoditas lain karena harga tembakau ditentukan secara sepihak oleh industri rokok. Karena itu, Aliansi menyatakan menolak RUU Pertembakauan yang dinilai mengedepankan kepentingan industri.

"Apalagi, tembakau di Indonesia hanya dibudidayakan di tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mengapa tidak ada Undang-Undang Perpadian yang mengatur padi sebagai komoditas utama Indonesia? Apakah padi akan diganti dengan tembakau?" tanyanya.

Baleg DPR telah menyetujui RUU Pertembakauan sebagai usulan inisiatif DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Untuk membahas RUU tersebut dibentuk panitia kerja yang diketahui Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika