REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank-bank BUMN ditantang untuk menciptakan efisiensi berkaitan dengan biaya administrasi pembelian token listrik prabayar. Bank BUMN harusnya saling berlomba untuk memberikan biaya administrasi yang paling murah pada konsumen.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan bila perlu urusan soal biaya token listrik ini dibuka juga untuk bank-bank swasta. “Kalau bank BUMN tidak bisa memberi biaya murah, lebih baik diberikan kesempatan bagi bank-bank lain yang bisa memberikan efisiensi harga paling murah,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (9/9).

Pasalnya percuma jika bank BUMN diberikan kewenangan mengatur biaya token listrik jika mereka tidak mampu memberikan harga efisien bagi konsumen. Bank BUMN, kata Misbakhun, jangan ambil untung dari sistem biaya yang diciptakan mengingat listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Apalagi yang menggunakan token listrik biasanya rakyat kecil dan subsidinya hampir dihapus oleh pemerintah,” kata politikus dari Partai Golkar ini.

Menurut dia, hingga kini problem perbankan di Indonesia masih terkait persoalan inefisiensi karena biaya intermediasinya yang terlalu tinggi. Perbankan melakukan investasi besar-besaran pada sektor teknologi dan informasi (TI).

“Akhirnya yang harus membayar investasi itu adalah konsumen,” ucapnya. Bank BUMN harus segera melakukan efisiensi agar rakyat tidak lagi dibebani oleh biaya yang seharusnya bisa ditekan. “Kebutuhan pokok sudah tinggi, jangan sampai biaya administrasi malah mempertinggi biaya itu,” ujar Misbakhun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika