REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mempertanyakan pemerintah tak membuat road map dalam bidang kelistrikan. Tak adanya road map seperti yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menyebabkan setiap rezim pemerintahan dapat membuat program sesuai kepentingannya tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi sebelumnya.
"Di bidang kelistrikan, pemerintah belum punya roadmap yang jelas sehingga terkesan tidak konsisten dalam menerapkan berapa seharusnya target pembangkit listrik di tanah air," katanya, Kamis, (10/9).
Tak adanya road map mengakibatkan simpang siurnya target pembangunan pembangkit yang terjadi di dalam pemerintahan. PLN dan Menteri ESDM tetap yakin bisa mewujudkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW hingga 2016, tapi Menko Maritim hanya yakin 16 ribu MW.
Menurut Iskan, seharusnya pemerintah juga menjelaskan apa saja rincian target pembangunan pembangkit listrik tersebut. Banyak orang yang tidak tahu bahwa target penyediaan 35 ribu MW listrik sebenarnya merupakan penggabungan dari sisa-sisa pembangkit masa rezim Presiden SBY yang belum selesai.
"Jadi bukan murni direncanakan Pemerintah Jokowi - JK. Dengan adanya program pembangkit listrik ini, pemerintah diharap dapat menyeimbangkan porsi antara PLN dengan Independence Power Producer (IPP)."
Perlu porsi yang imbang antara pembangkit IPP dan PLN. Sebab proyek ini dikhawatirkan tidak hanya merugikan keuangan PLN tapi juga keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika