REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, menilai foto swafoto antara Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Donald Trump saat kampanye pencalonan presiden Amerika 2016 kurang elok. Adapun, bantahan Fadli Zon yang mengatakan itu hak pribadi sulit dipisahkan antara kepentingan pribadi dengan status pimpinan DPR yang melekat.
“Saya kira itu tidak tepat dan tidak sependapat. Kalau itu dibilang hak pribadi sah-sah saja tapi susah juga memisahkan pribadi. Saya kira selfie itu kurang elok,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan, Kamis (10/9).
Dirinya mengaku enggan melakukan swafoto yang kebanyakan orang lakukan kecuali diminta oleh orang lain. Terkait dengan keberadaan Ketua DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon di acara Kampanye Donald Trump, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
“Biar nanti MKD yang memutuskan, apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Kalau pelanggaran etik, apakah ringan atau berat itu nanti diputuskan oleh MKD,” ungkapnya.
Menurut dia, masalah kehadiran kedua pimpinan DPR tersebut menyita perhatian masyarakat dan bertanya-tanya apakah keberadaan mereka dalam rangka kampanye atau tidak. Hingga saat ini, masyarakat belum tahu secara bulat. Oleh karena itu, MKD yang akan memproses.
Ia menilai banyak sisi yang bisa dilihat dari kehadiran kedua pimpinan di acara DT, semisal jika melihat dari sisi Donald Trump yang ingin berinvestasi di Indonesia. Maka, ada benarnya pimpinan DPR bertemu.
"Kejadiannya (pimpinan DPR) diundang ke tempat Donald Trump lalu ada konferensi pers dan tidak bermaksud untuk menghadiri kampanye itu. Maka tidak masalah, wajar pimpinan negara memberi sedikit gambaran tentang investasi di Indonesia,” katanya.
Namun, Mahyudin mengatakan jika pimpinan DPR sudah mengetahui sebelumnya tentang kampanye DT, tetapi tetap menghadiri, bisa dikatakan kedatangan mereka tidak tepat. Oleh karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada MKD.
“Kalau mereka dipanggil datang untuk ada acara pencalonan, kurang pas. Karena dikira Indonesia berpihak pada salah satu calon. Biarkan MKD yang mempelajari,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika