REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, menurunnya anggaran pertahanan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berpotensi menghambat implementasi Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Padahal visi tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim di dunia. Ini memerlukan dukungan sumber daya yang besar," katanya, Jumat, (11/9).

Salah satunya, ujar Mahfudz, pendanaan yang memadai. Saat ini pagu anggaran yang disampaikan pemerintah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya Rp 95,9 triliun turun sekitar Rp 7 triliun dari tahun sebelumnya.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki anggaran pertahanan terendah apabila diukur dari prosentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Mahfudz menilai hal tersebut akan berdampak pada ancaman yang berdimensi maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Ancaman-ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika ataupun terorisme membutuhkan kapasitas pertahanan maritim yang mumpuni," kata dia.

TNI Angkatan Laut (TNI AL), kata dia, belum cukup dalam melakukan pengawasan wilayah laut, terutama di bagian timur. Keberadaan radar deteksi maritim sangat kurang dimiliki TNI AL.

"Ini perlu diperhatikan Pemerintah apabila hendak melindungi kekayaan alam dan memenuhi keamanan maritim. Saya berharap pemerintah mencermati kembali perihal anggaran untuk pertahanan ini, khususnya yang berkaitan dengan alutsista," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika