REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki masalah penundaan pergantian antarwaktu (PAW) tiga orang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yang kini menjadi menteri dalam Kabinet kerja Pemerintahan Jokowi.

"MKD harusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Ini masalah undang-undang," katanya di Jakarta, Senin (14/9).

Ia menilai seharusnya kader PDIP yang masuk kabinet, yakni Tjahjo Kumolo, Puan Maharani dan Pramono Anung, segera diterapkan PAW oleh DPP PDIP sejak awal ketiganya masuk ke kabinet kerja.

"Alasan tidak melakukan PAW mengada-ada. Jangan sampai ada rangkap jabatan, kita ingin melengkapi total 560 anggota DPR," tegasnya.

Sejak masuk dalam kabinet kerja nama Puan, Tjahjo dan Pramono Anung yang terpilih dalam pemilu legislatif, disebut-sebut belum digantikan oleh kader lain di DPR.

Meski secara fungsional ketiganya sudah tidak menerima segala fasilitas sebagai anggota parlemen, nama ketiganya ditengarai masih sebagai anggota karena belum terjadi pergantian antar-waktu.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, khusus untuk Puan Maharani, DPP PDIP sejatinya telah menyiapkan nama pengganti Puan di DPR, namun ada persoalan internal yang disebabkan adanya perebutan kursi Puan di DPR oleh tiga kader PDIP. Sedangkan untuk Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung menurut Fadli telah selesai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika