REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Hadir menjadi Saksi terkait dugaan Korupsi Alat Kesegatan (Alkes) Puskesmas APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp23 Milliar, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan sejumlah pertanyaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Airin dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Tiga Majelis Hakim bahkan Penasehat Hukum terdakwa Dadang Prijatna terkait Walikota sebagai penguasa anggaran pada Pemkot Tangsel. Namun, Airin membantah semua tuduhan yang sebelumnya ditujukan oleh beberpa saksi yang dihadirkan sebelumnya.
"Tidak ada SKPD besar, ada juga SKPD skala prioritas, yakni dibidang kesehatan pendidikan dan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana sekolah, perhubungan dan lingkungan hidup," katanya saat menjawab pertanyaan jaksa.
Saat ditanya oleh anggota majelis hakim Sigit, terkait dengan fakta persidangan bahwa Walikota kerap mengadakana pertemuannya di The East kantor PT Bali Pacifik Pragama, hotel Ritez Carton dan kediaman di jalan Denpasar, No 35, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Airin membenarkan bahwa ada pertemuan dengan sejumlah Kepala Dinas skala prioritas, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan dinas Bina Marga, itu membahas anggaran sejumlah proyek pembangunan di Kota Tangsel.
"Pernah, tapi saya tidak hapal berapa kali, tapi yang pasti pernah sekali tidak lebih dari dua atau tiga kali, dan saya selalu yang memimpin rapat, suami saya masuk, tapi cuma nyapa, tidak ikut rapat," jelasnya.
Ia menjelaskan di setiap pertemuan tersebut hanya membahas progres pekerjaan proyek di dinas skala prioritas, evaluasi pekerjaan tidak membicaraan ploting atau keluhan para kepala dinas terkait beban yang harus disetorkan kepada pimpinan Pemerintahan Kota Tangsel.
"Kalau siang dikantor, kalau malam memang diluar dikantor bapak, atau dihotel ritz carlton,yang jelas tidak jauh dari rumah saya di Denpasar, karna saya punya keluarga, anak," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan penyebab bertambahnya anggaran untuk APBD murni yang dianggaran hanya Rp6 Miliar dan ditambah pada APBDP hingga Rp23 miliar airin tak mengetahuinya.
"Program saya dari awal puksesmas gratis di tangsel cukup dengan ktp di tujuh RPJMD 2016, 30 pusksmes targetnya, pada intinya dinas lah yang bisa jelaskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika