REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pertanian mendorong agar bursa hewan kurban dibuat terpusat di area-area tertentu di daerah. Selain memudahkan pengawasan dan melindungi konsumen, peternak dan penjual hewan kurban jadi lebih mudah diedukasi.

Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) Kementerian Pertanian Bess Tiesnamurti mengatakan, bursa hewan kurban sebaiknya disentralisasi.

"Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas peternakan setempat, bursa hewan kurban akan memfasilitasi peternak untuk mendapat edukasi, selain juga manfaat transaksi," ungkap Bess membuka Bursa Hewan Qurban (BHQ) 16 di Kantor Puslitbangnak, Selasa (15/9).

Di sisi lain, para peternak juga jadi bisa pemanfaatkan teknologi dan produk veteriner hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), sehingga membuka pintu usaha peternakan.

Balitbangtan memiliki banyak hasil riset yang bisa dikembangkan, termasuk hewan kurban. Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk membuat inovasi itu berdaya guna.

Diakui dia, ketersediaan lahan jadi kendala sentralisasi bursa hewan kurban di daerah. Tapi, Puslitbangnak bersama pemda mengadakan pelatihan bagi para peternak hewan kurban agar hewan kurban yang mereka pasarkan memenuhi standar kesehatan hewan dan syariat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika