REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan rapat paripurna dengan lembaga eksekutif pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam rapatnya, Fraksi Partai Hanura menyoroti ketidaksesuaian realisasi APBD 2014 yang dijalankan DKI.

Perwakilan Partai Hanura, Syarifuddin mengatakan berdasarkan anggaran perubahan APBD 2014 Provinsi DKI Jakarta ditetapkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp 65,04 triliun. Namun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 43,82 triliun atau setara dengan 67,38 persen.

"Dengan demikian realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 32,62 persen," ujarnya dalam pembacaan pandangan umum di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Ia menyebutkan ketidakseimbangan juga terjadi dalam realisasi belanja daerah. Dalam hal belanja pegawai misalnya, mereka menemukan anggaran belanja mencapai Rp 12,60 triliun atau sekitar 33 persen dari Rp 37,79 triliun.

Politikus partai Hanura ini mengungkapkan dana tersebut terlalu besar untuk belanja pegawai. Padahal penyerapannya terbilang rendah.

"Seharusnya, realisasi belanja pegawai yang tinggi harus diiringi penerimaan daerah dan penyerapan anggaran yang tinggi juga," ujarnya.

Selain itu retribusi daerah juga dinilai tidak mencapai target. Pemprov DKI awalnya menargetkan retribusi daerah sebesar Rp 1,74 triliun. Namun realisasinya hanya mencapai Rp 515,16 miliar atau 29, 50 persen.

Dengan demikian target yang tidak tercapai berjumlah Rp 1,23 trilun atau sekitar 70,50 persen. Menyikapi ini, Hanura meminta kejelasan dari pihak eksekutif selaku pelaksana anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika