REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak main-main dalam menangani kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air yang memunculkan dampak kerugian bagi masyarakat.
"Kita tidak ada main-main dengan ini. Kita tindak tegas (pelaku yang terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan)," katanya Luhut saat memimpin Rapat Satgas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan kebakaran Lahan dan Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem R, Gubenur Riau dan Gubernur Sumatera Selatan.
Selain itu juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan, BMKG dan Lapan serta perwakilan pemda Jambi, Kalsel dan Kalbar. Menkopolhukam menyatakan, rapat yang dilakukan saat ini merupakan langkah untuk eksekusi atau pemberian sanksi kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan seseuai permintaan Presiden yang sudah turun langsung ke lapangan.
"Jangan ada keragu-raguan untuk menindak pelaku yang timbulkan kebakaran lahan dan hutan," katanya.
Luhut menyatakan, tragedi kebakaran hutan dan lahan yang juga dikeluhkan negara-negara tetangga sudah menyangkut harga diri bangsa Indonesia, apalagi pemerintah dituding tidak mampu mengendalikannya.
Pihaknya meminta kepada Kepala Daerah baik gubernur maupun bupati untuk menindak tegas para pelaku kebakaran hutan dan lahan serta tidak main-main dalam memberikan sanksi. Begitu juga, Menko meminta Kapolri agar memerintahkan Kapolda di wilayah-wilayah yang kebakaran hutan dan lahan untuk tegas dalam melakukan penindakan.
"Mereka (pelaku pembakaran) beranggapan pemerintah selama ini bisa dipermainkan sehingga tak takut melakukan pembakaran hutan dan lahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika