REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis bisa menekan angka kemiskinan di Tanah Air meskipun Badan Pusat Statistik ragu angka kemiskinan yang mencapai 11 persen sulit diturunkan.
"Sesulit apa pun, pasti bisa. Kalau tingkat produktivitasnya dinaikkan dan harganya dipaksa turun, itu pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa," kata Wapres Kalla usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Wapres menjelaskan jika sebab naiknya angka kemiskinan tersebut adalah harga pangan, maka hal itu bisa ditangani dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian pangan.
"Itu memang apabila harga beras naik dan harga lainnya juga naik, maka pasti menimbulkan pertambahan angka kemiskinan, yaitu angka dimana biaya hidupnya tidak cukup atau kurang. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan menstabilkan harga pangan," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 11,22 persen. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin tercatat 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Angka ini bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2014.
"Kalau tidak ada upaya khusus, susah untuk menurunkannya. Seperti di negara Asean lainnya, kalau sudah di level 11 persen menurunkannya tidak mudah," kata Kepala BPS Suryamin dalam rilisnya, Senin (15/9).
Dia menambahkan tingkat kemiskinan yang sudah berada di level 11,22 persen terbilang tinggi. Penduduk miskin paling banyak berada di pedesaan yang berjumlah 17,94 juta orang, sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah diminta terus mendorong perekonomian di desa, lanjutnya. Penurunan kemiskinan di desa bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan penduduk desa seperti para petani.
"Perbaikan ekonomi desa harus ditingkatkan," ujar Suryamin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika