REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo mengakui anggaran tanggap darurat asap yang telah diajukan ke Pemerintah Pusat hingga, Rabu (16/9), belum juga dikucurkan.
"Kita ingin anggaran Tanggap Darurat tersebut secepatnya di kucurkan, tapi kan itu kewenangan Kementerian. Tentunya kan harus melalui proses administrasi sebelum dikucurkan," kata dia, Rabu (16/9).
Hadi mengatakan pada dasarnya administrasi dan besaran usulan anggaran tanggap Darurat tersebut telah diterima Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penjabat Gubernur Kalteng itu mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan KemenLH-Hut, agar pengucuran anggaran tanggap darurat di percepat karena kondisi kabut asap masih sangat pekat.
"Kita inginnya tidak perlu ada rapat lagi, kucurkan segera di dana tanggap darurat. Kabut asap di Kalteng kan semakin pekat. Ya bagaimana lagi, kita tunggu saja," singkat Hadi.
Sebelumnya, Asisten IV Sekda Pemprov Kalteng Susie mengatakan besaran angaran yang diusulkan untuk Tanggap Darurat Asap akibat kebakaran lahan dan hutan sebesar Rp23 miliar.
Usulan anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan dan kegiatan yang dilakukan Pemprov bersama 10 kabupaten di Kalteng dengan melihat wilayah terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Dana sebesar Rp23 miliar itu nantinya untuk Pemprov Rp9 miliar, dan Rp14 miliar lainnya akan dibagikan kepada 10 kabupaten yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan," ucap Susie.
10 kabupaten yang akan mendapatkan dana Tanggap Darurat dari Pemerintah Pusat tersebut yakni Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Timur, Barito Utara, Pulang Pisau, Murung Raya dan Katingan.
Sedangkan untuk rincian penggunaan Rp23 miliar tersebut diantaranya operasional Posko Siaga Darurat Bencana, operasional pemadaman di lapangan seperti pembelian bahan bakar minyak dan konsumsi petugas, dan pengadaan venom (sejenis water tank).
"Anggaran itu juga untuk pengadaan masker petugas lapangan, sewa kendaraan operasional roda empat dan juga untuk operasional TNI/Polri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika