REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1983-1993 Emil Salim berpendapat bahwa partai politik yang ada di Indonesia sebaiknya dibiayai oleh negara.
"Partai sebaiknya dibiayai oleh negara, agar tidak mencari proyek-proyek untuk menghidupi partainya," kata Emil Salim kepada Antara di Jakarta, Rabu (16/9).
Jika partai sibuk mencari proyek atau dana tambahan, maka para partai yang mengusung suara masyarakat tidak akan ada waktu untuk memikirkan rakyat. "Partai kan menyampaikan aspirasi, maka fokus saja kepada suara dari rakyat, apalagi yang masuk di anggota legislatif," ucapnya.
Namun ia menyarankan, tidak semua partai politik yang ada di Indonesia didanai oleh negara. "Ya tidak semuanya lah, harus ada sistem seleksi jika benar ingin menerapkan," imbuhnya. Pendapatnya jika hal itu terjadi bisa mengurangi kemungkinan risiko korupsi serta pencucian uang.
Selain itu, Mantan Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia ini juga mengatakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dibangkitkan lagi untuk memberi arah perbaikan perekonomian Indonesia menjadi lebih jelas dan tegas.
"Arah pembangunan harus jelas, harus ada kontinyuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan, ini penting sebagai pegangan," ujar Emil.
Pemimpinan sebelumnya tidak fokus pada infrastruktur, tapi serius di hal lain, sekarang infrastruktur misi dari pemimpin, nanti mau gimana lagi kalau tidak dilanjutkan? kan perlu arah yang pasti," tukasnya.
Sebelumnya, wacana tersebut pernah diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo jika partai sebaiknya mendapat kucuran dana APBN. Pendapat ini memicu kontra dikalangan lapisan masyarakat, hal ini dianggap membuang anggaran.
Sedangkan Rizal Ramli pada tahun 2013 menjelaskan nilainya paling tidak sekitar Rp5 triliun. Namun, wacana ini juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena keadaan ekonomi di Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi, serta tidak menjamin perbaikan partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika