REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan kebijakan energi harus transparan dan konsisten dalam mewujudkan pengelolaan energi bagi kesejahteraan bangsa.
"Karena menguasai hajat hidup yang mengurus energi jangan macam-macam karena ini hajat hidup rakyat harus jelas, harus transparan," katanya dalam Dialog Energi Kebijakan Energi Nasional 2050: Paradigma Pengelolaan Energi Sebagai Modal Pembangunan, Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9).
Ia mengatakan energi menjadi salah satu komoditas yang paling menentukan selain pangan bagi kesejahteraan masyarakat. "Energi dibutuhkan masyarakat dan merupakan hajat hidup," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan energi harus transparan karena menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dari sektor energi yang maksimal.
"Transparan itu kuncinya bisa diperkirakan minimal harganya mau naik mau turun. Kalau tidak bisa diperkirakan maka jauh dari transparan," tuturnya.
Ia memberikan contoh di negara tetangga lainnya, harga bahan bakar minyak (BBM) turun saat harga minyak dunia juga turun. Apalagi di beberapa negara, harga energi seperti BBM bisa diperkirakan harganya untuk bulan depan. ''Kita mudah-mudahan bisa begitu. Kalau belum bisa begitu berarti kebijakan belum memenuhi prinsip dasar transparan itu," katanya.
Selain konteks transparansi, ia mengatakan kebijakan energi juga harus konsisten. Konsistensi kebijakan energi akan berdampak pada jaminan keamanan investor dalam berinvestasi dan kepastian hukum.
"Investor sangat mempertimbangkan keamanan. Mereka dikasih keuntungan apapun kalau keamanan tidak terjamin tidak bisa masuk," ujarnya.
Ia juga mengatakan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan energi yang dibuat harus memberikan transparansi dan konsistensi demi kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika