REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti berjanji akan kooperatif jika dipanggil kembali oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sekjen DPR kemungkinan kembali dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik delegasi pimpinan DPR yang bertemu pebisnis Donald Trump di Amerika Serikat.

"Iya dong (akan kooperatif)," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti di Jakarta, Kamis (17/9).

Winantuningtyastiti menjelaskan ketidakhadirannya dalam pemanggilan pertama oleh MKD beberapa waktu lalu karena ada kesibukan mendampingi pimpinan DPR. "Saya sudah izin kepada MKD karena memang padat sekali acaranya, antara lain ada tamu luar negeri, saya harus mendampingi pimpinan lainnya," terang dia.

Ia menyatakan enggan berandai-andai terkait dengan ada tidaknya pemanggilan kedua oleh MKD. Sejauh ini, Winantuningtyastiti belum mengecek ada tidaknya surat pemanggilan kedua itu. Sementara itu, terkait dengan anggaran perjalanan delegasi pimpinan DPR ke Amerika Serikat, Winantuningtyastiti mengatakan bahwa besarannya sudah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan pemerintah.

Anggaran itu untuk membiayai perjalanan pimpinan DPR beserta istri, staf, dan pegawai yang jumlahnya 20 orang, sedangkan untuk anak tidak ditanggung. "Istri Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR dibiayai, itu ada perinciannya. Kalau soal angka (total biaya), saya mesti pegang datanya, tidak bisa saya katakan sekarang," jelasnya.

Sebelumnya, MKD telah berupaya memanggil Sekjen DPR RI untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan DPR RI dengan menemui pebisnis Donald Trump di sela kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Namun, pada pemanggilan pertama beberapa waktu lalu, Sekjen DPR tidak hadir karena mengaku sibuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika