REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, data kemiskinan yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 28,59 juta jiwa, dimana jumlah penduduk miskin bertambah 860 ribu jiwa selama enam bulan, merupakan data sampai Maret 2015.
"Itu memang data baru sampai Maret, sementara tambahan PHK terbesar ini kan di kuartal II," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (17/9). Ia memperkirakan, jumlah penduduk miskin masih ada kemungkinan melonjak lebih tajam lagi menyusul adanya PHK di kuartal II.
"Kalau PHK meningkat, kemiskinannya juga pasti meningkat," lanjutnya. Disinggung mengenai pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang paling tinggi, namun realitanya jumlah penduduk miskin pun paling banyak di Pulau Jawa, Enny menilai hal tersebut memang akan terjadi.
"Bukan gitu cara bacanya, kan penduduk terbesar di Jawa, sebagian besar penduduk sekitar 40 persen rentan miskin," katanya menambahkan.
Ia menjelaskan, ketika ada fluktuasi, maka proporsi terbesar yang kena dampaknya tentu akan berada di Pulau Jawa.
Pemerintah, ia pandang, perlu segera melakukan pertolongan pertama dengan memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah yang paling besar terkena dampaknya "Tentu masyarakat yang terkena dampak terbesar ialah masyarakat kelas menengah ke bawah, di perdesaan dan orang miskin kota," sambung Enny.
Ia meminta, pemerintah memberikan sesuatu yang kongkrit dan tidak berputar-putar bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan perijinan investasi.
Enny menilai, pemberian kemudahan dalam hak perijinan investasi memang sudah tepat, namun ia meminta kebijakan kongkrit jangka pendek apa yang ditawarkan pemerintah supaya masyarakat menengah ke bawah yang terganggu daya beli dan usahanya segera bangkit.
