REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai menurunnya angka kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa merusak keamanan negara. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan penurunan angka kesejahteraan itu bisa membuat masyarakat berpikir singkat dan membuat kerusuhan.
"Dalam enam bulan, angka kemiskinan (penurunan tingkat kesejahteraan) naik dari 865 ribu sampai satu juta lebih. Ini bisa merusak keamanan negara," ujar Said Iqbal kepada Republika, Selasa (17/9).
Menurutnya, pemerintah harus segera memperhatikan situasi ini lebih seksama. Pemerintah jangan lagi berpikir, negara masih punya banyak uang untuk mengurangi angka kemiskinan. Buktinya angka kemiskinan bertambah dengan jumlah fantastis dalam kurun waktu enam bulan.
Said menyarankan pemerintah harus memperkuat kembali daya beli masyarakat dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat fakir dan miskin. Total BLT yang diberikan harus 2 dolar Amerika dalam sehari. Artinya Rp 24 ribu perhari harus diterima satu orang miskin. Namun tentang BLT ini masyarakat masih menerima 1 dolar Amerika sehari. Sehingga tidak cukup meningkatkan daya beli. Kedua, pemerintah harus naikan upah minimum pekerja atau buruh sebanyak 22 persen. Buruh tidak perlu menerima BLT, dengan naiknya upah minimum sesuai kesepakatan, daya beli juga akan makin bertambah. Perlu diingat kata Said, buruh bisa disebut kondisi mendekati kemiskinan. Jika di PHK, maka bertambah lagi angka kemiskinan.
Ketiga, pemerintah harus turunkan harga BBM karena harga yang tinggi membuat semua kebutuhan pokok naik dan mengurangi daya beli. Naiknya harga BBM November 2014 lalu membuktikan harga kebutuhan pokok makin meningkat. Sehingga masyarakat miskin tidak sanggup membeli kebutuhan pokok mereka untuk seharinya.
Jika tiga hal itu dilakukan kaga Said, pabrik-pabrik akan sehat dan daya serap tenaga kerja kembali normal. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa dikembalikan dalam kondisi yang wajar.
Selain itu, Said juga mengungkapkan pemerintah perlu memperhatikan investasi asing. Sebab dengan kondisi naiknya angka kemiskinan, investor asing bisa saja mengubah regulasi Indonesia terhadap pekerja asing.
"Mereka bisa menahan investasinya untuk Indonesia sampai syaratnya terpenuhi," kata Said lagi.
Jika hal ini terjadi, Said mengkhawatirkan pekerja unskill asing akan masuk ke Indonesia. Sehingga daya serap tenaga kerja Indonesia akan melemah dan angka kemiskinan kembali bertambah. Hal ini sudah terbukti dengan membeludaknya tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia di sektor non skill.
Ia mendesak, pemerintah harus segera bertindak mengurangi angka kemiskinan jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan. Adany MEA, nanti dengan kondisi kesejahteraan yang sulit akan menambah masalah baru bagi masyarakat.
"Ini yang kita khawatirkan," kata Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika