REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator angkutan umum dihimbau tak menggunakan supir tembak. Sebab bus angkutan umum harus membawa orang banyak, selain itu demi keselamatan.

"Kita telah membuat satgas khusus terkait itu," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishub) DKI Jakarta, Andri Yansyah, Kamis (17/9).

Andri menerangkan Satgas tersebut terdiri dari 25 anggota kepolisian, 25 Satpol PP dan 50 Dishub. Tugas mereka sendiri untuk mengatur pelanggar-pelanggar angkutan umum khususnya, terkait lalu lintas.  

Jadi pihaknya akan menginvestigasi suatu tempat yang dianggap rawan ugal-ugalan. Ataupun dengan cara memantau internet terkait pengaduan masyarakat, seperti media sosial (Medsos). Kemudian mereka juga akan bertindak kalau menerima laporan dari masyarakat terkait hal yang membahayakan.

Selain itu, Dishub juga telah meminta perusahaan kopaja yang ada untuk memantau anak buahnya. Namun tak dipungkiri, walaupun peraturan telah dibuat, tetap saja ada beberapa orang yang sering melanggar. Untuk kasus tabrakan yang menimpa Go-Jek di Jalan Mampang kemarin, langsung distop izin operasionalnya.

Walaupun menurut sebagian orang yang dilakukan Dishub tak efektif, tapi Andri mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin. "Yang penting setiap kesalahan harus ada sanksi tegas," kata dia. "Efektif atau tidak efektif kita harus berbuat untuk menerapkan sanksi," tambahnya.

Faktor lain, penyebab ugal-ugalan adalah adanya supir yang berusaha mengejar storan. Terkait itu, untuk memutus rantai tersebut, Pemprov DKI telah berupaya membuat rupiah perkilometer. Jadi mereka tidak akan merasa dikejar setoran terus.

"Rupiah perkilometer sedang kita lelang ke LKPP. Sudah deal dengan Organda dan Kopaja yang mau masuk sudah dikirim ke LKPP," kata dia.

Kedepannya diharapkan, masyarakat yang mengejar bus, dan bukan bus yang mengejar masyarakat. Nantinya diharapkan pengemudi kopaja lebih santai mengemudikan kendaraannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika