REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong adalah penganut neoliberalisme (neolib) dengan melakukan deregulasi ekonomi di sektor pangan dan lainnya. 

Politisi Partai Gerindra ini juga tidak setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang akan memberikan kemudahan impor komoditas masuk ke Indonesia.

Pernyataan itu disampaikannya seteah Kementerian Perdagangan di bawah Thomas Limbong berencana melakukan deregulasi membebaskan impor sehingga bakal terjadi banjir impor produk luar negeri yang bisa menghancurkan produksi dalam negeri kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada konsumen dan industri domestik/dalam negeri.

“Saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Perdagangan yang melakukan deregulasi itu. Saya juga prihatin dengan Presiden (Jokowi) yang akan memberikan kemudahan impor komoditas-komoditas masuk ke Indonesia. Ini saya sangat tidak setuju,” kata Abdul Wachid di Jakarta, Sabtu (19/9).

Abdul Wachid menilai, deregulasi tersebut lebih mengarah liberalisasi yang hanya berorientasi pada masuknya investasi. ''Tapi justru melupakan nasionalisme dan tidak memberikan perlindungan terhadap industri domestik dan konsumen dalam negeri,'' ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada industri domestik dan konsumen dalam negeri terhadap Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) sekalipun. ''DPR harus berani melawan (deregulasi yang membebaskan semua impor). Kita harus menonjolkan produk-produk dalam negeri. Jangan mau dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Kita jangan jadi bangsa konsumen, bukan bangsa produktif,'' tuturnya.

Abdul Wachid menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang membiarkan produk-produk luar negeri membanjiri Indonesia. ''Saya tidak setuju, yang menyerbu kita produk Cina, Vietnam dan lain-lain. Terutama sektor pangan. Sikap Presiden Jokowi tidak sesuai dengan NawaCita yang meproduksi sektor pangan sendiri,'' tandas Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah II ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika