REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana kebakaran hutan dan lahan di sebagian Sumatra dan Kalimantan mengundang keprihatinan tokoh-tokoh agama. Bertepatan dengan peringatan Hari Perdamaian Dunia 21 September, sejumlah tokoh lintas agama mendeklarasikan "Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi" atau SIAGA BUMI.
Ketua Presidium Inter-Religious Council (IRC), Indonesia Prof Din Syamsuddin menjadi ketua tim pengarahnya. Dalam deklarasi ini, Din menegaskan pentingnya pemuliaan lingkungan hidup sebagai kondisi perdamaian global.
Di hadapan ratusan peserta, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengurai pendekatan struktural dan kultural untuk mewujudkan perdamaian.
"Dan Indonesia, Ibu Menteri, kita ketahui, termasuk one of the biggest polluter countries in the world. Sepuluh negara yang menciptakan polusi terbesar. Ada yang bilang, nomor sembilan atau nomor enam. Mungkin hari ini naik jadi nomor empat," papar Din Syamsuddin di Taman Perdamaian, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9)..
Menurutnya, yang dihadapi dunia kali ini bukan peperangan, tapi ketiadaan-perdamaian yang terwujud dalam kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, diskriminasi, sampai pada kerusakan lingkungan hidup.
Menurut Din, SIAGA BUMI nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk kampanye penyelamatan lingkungan hidup serta sejumlah aksi, seperti menggalakkan konsep ekologis pada rumah ibadah. SIAGA BUMI terdiri atas sejumlah ormas keagamaan, seperti MUI, KWI, PGI, MATAKIN, Parisada Hindu, Walubi, NU dan Muhammadiyah, serta organisasi lingkungan dunia, WWF.
Solidaritas dengan pemuka agama bertujuan menyebarkan kampanye moral. Bahwa perusakan lingkungan merupakan perbuatan dosa yang dikecam ajaran agama manapun. Mantan Ketua Umum MUI Pusat ini juga menjelaskan, Indonesia mesti terdepan dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan global (Sustainable Development Goals, SDGs). SDGs merupakan pengganti sekaligus kelanjutan dari Millennium Develepment Goals (MDGs).
"Kita dukung langkah-langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Ibu Menteri. Kalau terpaksa dan harus perusahaan-perusahaan pembakar hutan itu dicabut izinnya. Kita dorong itu dilakukan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika