REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kabupaten Karawang dan Kabupaten Pangandaran dipetakan sebagai daerah yang rawan konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 di Provinsi Jawa Barat, ungkap Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

"Terkait pilkada serentak di Jabar, ada beberapa tempat yang rawan (konflik) yakni Karawang dan Pangandaran," kata Badrodin Haiti, saat memberikan pemaparan pada Rakor Penyerapan Anggaran Pemprov Jawa Barat di Gedung Bappeda Jabar Kota Bandung, Selasa (22/9).

Ia menjelaskan alasan Kabupaten Karawang dipetakan menjadi daerah rawan konflik karena jumlah pasangan calon yang ikut serta dalam pilkada di wilayah tersebut terbilang banyak. "Di Karawang itu ada enam pasangan calon sehingga persaingannya bisa ketat. Masing-masing pasangan calon akan berupaya meraih suara terbanyak sehingga ini perlu diantisipasi," kata dia.

Sementara Kabupaten Pangandaran dipetakan sebagai daerah rawan konflik Pilkada Serentak Jawa Barat, menurut dia, karena salah satu pendiri daerah tersebut tidak masuk menjadi pasangan calon. "Ini juga harus diantisipasi oleh kita semua," kata dia.

Ia mengatakan penundaan Pilkada Kota Tasikmalaya yang ditunda karena calon tunggal juga harus diantisipasi. "Walaupun tidak ikut atau ditunda, Kota Tasikmalaya juga harus diantisipasi. Demikian juga dengan Kabupaten Bandung, kemarin ada pengrusakan baligho salah satu pasangan calon," katanya.

Dari sisi pengamanan pilkada serentak, Polri menyatakan tidak ada masalah karena masih banyak kekuatan di polda yang bisa di-BKO-kan. "Pun demikian dengan masalah anggaran, saya pikir tidak ada masalah," kata dia.

Kapolri juga menegaskan agar anggota polisi menjaga netralitasnya sebagai aparat keamanan negara dalam pelaksanaan pilkada serentak. "Netral di sini artinya anggota polri tidak melibatkan diri dalam politik praktis, apakah itu kampanye, sosialisasi dan tidak menggunakan fasilitas milik negara atau anggota polri," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika