REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 67 persen anggaran tahun 2016 dapat mengalir ke publik. Tahun 2016, KKP diinformasikan mendapat anggaran sebesar Rp 15,8 triliun, meningkat 50 persen dari tahun 2015.
"Tiap rupiah dijamin akan digunakan untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan," ungkap Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2016 di IPB International Convention Center (IICC), Senin (28/9).
Sjarief menjamin, anggaran negara akan dimanfaatkan secara efisien, sufficient, dan berorientasi hasil. Rakernis yang digelar tersebut diharapkan menghasilkan rencana program kerja yang jelas, terukur, dan tepat guna.
Ia menggarisbawahi, tak sedikit program KKP yang selama ini belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Tim KKP yang berkeliling ke pelosok menemukan sejumlah bantuan atau sarana prasarana yang telah dibangun justru kurang bermanfaat dan hanya menjadi monumen.
Ia mencontohkan balai benih yang dibangun dengan menghabiskan dana delapan miliar namun kini terbengkalai. Pabrik rumput laut dan sejumlah pelabuhan yang dibangun, juga tak dioptimalkan pemanfaatannya.
"Jangan sampai terulang lagi, harus tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan, sehingga mampu memberi stimulan percepatan kesejahtaraan bagi para nelayan dan pembudidaya," tuturnya.
Kepala Biro Perencanaan KKP Ishartini melaporkan, Rakernis tersebut adalah rapat kerja gabungan dari delapan unit kerja eselon. Hasil Rakernis yang akan didapatkan ialah dokumen draft rencana kerja dan anggaran.
Selanjutnya, akan dilakukan tahap penelaahan oleh Tim Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Bappenas, dan Kemenkeu sebelum disahkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika