REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo mengungkapkan saat menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo pernah berkunjung ke kantor PB PGRI dan berjanji bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak akan dihapus.
"Beliau juga meminta agar PGRI meluruskan SMS yang beredar saat itu (menjelang Pilpres), yang menyatakan jika Jokowi terpilih menjadi presiden maka TPG akan dihapus," katanya, Senin, (28/9).
Ia menjelaskan pada Rakorpimnas PGRI akhir Juni 2014, Jokowi kembali berjanji di depan peserta Rakorpimnas jika dia terpilih sebagai presiden tidak akan menghapus TPG. TPG dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) harus tetap diberikan sebab ini amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (UUGD), maka TPG tak boleh dihapus.
Dalam UUGD, ujar Sulistiyo, tertulis jelas bahwa guru, termasuk dosen yang telah mengikuti sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi. Sampai saat ini sekitar 1, 6 juta guru telah memperoleh TPG namun sekitar 1,5 juta guru belum memperolehnya.
"PGRI percaya dan memegang janji Jokowi. Kalau TPG dihapuskan maka jangan salahkan guru jika mereka berbondong-bondong mendatangi istana menagih janji presiden," ujarnya.