REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai, rencana Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan nota protes kepada pemerintah Arab Saudi berlebihan.

Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini memang dilanda sejumlah insiden yang menelan ratusan korban jiwa. Namun, menurut Sodik, pemerintah dapat mengupayakan jalan diplomasi yang lebih elegan ketimbang menuntut Arab Saudi.

"Sebagai langkah pencitraan, hal itu (nota protes) bisa dilakukan tapi dari segi efektivitas diragukan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut dalam pesan singkatnya, Senin (28/9).

Alih-alih memprotes, lanjut Sodik, Jokowi seyogianya menerapkan hal yang lebih bernuansa solusi. Yang paling efektif, kata Sodik, yakni Indonesia mengutamakan semangat persatuan, selain pendekatan yang menghormati budaya kerajaan Saudi.

Lagipula, kejadian naas di Tanah Suci merupakan peristiwa yang tak diinginkan pihak manapun. Di satu sisi, Arab Saudi sudah berupaya maksimal sebagai tuan rumah bagi jutaan orang jamaah haji dari segala penjuru dunia.

"Lakukan langkah diplomasi atas nama persahabatan dan ukhuwah. Puji mereka sudah bekerja keras dan katakan sebagai ikhwan. Kita siap membantu dan mengurangi beban Arab Saudi," kata Sodik.

Lebih lanjut, Sodik menegaskan, pendekatan yang berbasis empati akan jauh lebih efektif ketimbang diplomasi nota protes. Sodik meyakini, Arab Saudi melakukan investigasi atas kejadian naas itu secara transparan dan profesional.

"Mereka (pemerintah Arab Saudi) tahan jika ditekan-tekan. Tapi, mereka lebih tergugah dan tersentuh dengan pendekatan ukhuwah dan sesuai dengan kultur mereka."

Ikuti Whatsapp Channel Republika