REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua MPR Mahyudin meminta, rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 ton harus dengan pertimbangan yang matang. Salah satunya adalah dengan mengedepankan kepentingan petani, bukan semata-mata karena kepentingan pasar.

Mahyudin menyatakan, sebaiknya pemerintah fleksibel tekait impor beras ini. Menurutnya, kalau memang hasil produksi petani tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, boleh saja impor. Sebaliknya, kalau stok beras cukup untuk kebutuhan nasional, tidak perlu impor.

''Saya kira impor ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan stok beras, akibat banyaknya gagal panen di sebabkan kemarau panjang pada tahun ini. Mungkin hanya beras premium yg di impor,'' kata Mahyudin saat dihubungi Republika.co.id, Senin (28/9)

Meski demikian, Mahyudin tidak ingin menerka-nerka alasan pemerintah mengimpor beras. Sebab, kata dia, pemerintah yang lebih tahu mengenai ketersediaan stok beras.

Namun, ia berharap bahwa kebijakan Pemerintah tersebut sudah dihitung dengan cermat dan harus berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keberpihakan kepada petani Indonesia ''Kalau hanya melihat kepentingan pasar, itu paham ekonomi neolib,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika