REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menciptakan citra transparan di lingkungan pemerintahannya. Karenanya ia merekrut mahasiswa magang untuk mencari pengalaman di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Basuki berdalih ingin mengubah pandangan masyarakat terkait dunia politik. Melihat banyak citra yang menilai pemerintahan banyak yang korupsi.
"Karena stigma orang kan gitu, namanya politisi kan pasti korup. Pasti malas. Pasti nggak transparan. Dengan anak-anak magang ke sini dia satu ruangan dengan saya, dia bisa keluar masuk ruangan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9).
Ahok, sapaan akrabnya menilai dengan keberadaan pegawai magang di ruangan kerjanya, maka bisa terlihat yang sebetulnya. Kegiatan yang dilakukan gubernur serta jajarannya yang lain. Ia menyebut tidak merekrut PNS karena sudah ada bagiannya tersendiri.
PNS magang di kantor PTSP sementara mahasiswa magang berada di ruangannya. Selain itu, tambah dia, PNS sudah biasa melihat pemandangan pekerjaan pemprov. Ia ingin menciptakan pengalaman yang terbuka bagi masyarakat luas bukan hanya PNS.
Kalangan profesional ini juga diharapkannya menjadi tidak takut untuk terjun ke dunia politik. Apalagi melihat banyak isu tekanan yang datang. "Mereka pasti berpikir di dalam mana tahan sih sama tekanan. Nah kalo dia masuk ke kita, dia mulai liat kan gimana cara tipu menipu oknum pns," ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, mahasiswa bisa semakin mengetahui seluk beluk pekerjaan Pegawai DKI. Mereka jadinya bisa mendetekai kecurangan yang bisa saja dihadapinya nanti. Ia juga menolak perekrutan mahasiswa magang dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 mendatang.
"Kenapa nggak bilang persiapan 2019?! Karena yang magang dari seluruh Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai keberadaan mahasiswa magang bisa saja menjadi trik Ahok menggalang dukungan. Taufik menilai pegawai DKI sudah cukup dibanding harus kembali merekrut pegawai magang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika