REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam menghapuskan 134 kebijakan terkait investasi asing sebagai langkah keliru.
Terlebih deregulasi aturan yang diklaim bertujuan menarik investor itu malah melahirkan ketimpangan di tengah masyarakat. Sekretaris Jenderal Sarbumusi, Sukitman Sudjatmiko, mengatakan penolakannya terhadap program Jokowi tersebut.
Menurutnya, aturan itu hanya membuat masyarakat merasa diabaikan.” Di saat ekonomi sulit, 27.000 pekerja di PHK, Presiden malah mempermudah masuknya pekerja asing," katanya beberapa waktu lalu dalam laman resmi NU.
Sukitman juga menilai penghapusan syarat mahir berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing berpotensi telah melanggar UU No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
"Deregulasi itu bisa melanggar UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan," ucapnya.
Selain itu, Sarbumusi mendorong Pemerintah supaya lebih memahami masalah tenaga Migran Indonesia. Salah satunya dengan memberi ruang bagi pekerja migran Indonesia untuk memperoleh keadilan melalui Peradilan Hubungan Industri (PHI) saat mengalami kasus di negeri asing.
Sukitman menjelaskan Sarbumusi punya Konfederasi buruh Migran Indonesia yang anggotanya mencapai lima ribu TKI yang tersebar di sejumlah Negara.”Menjadi kewajiban Sarbumusi untuk memperjuangkan nasib mereka yang sering diperlakukan tidak adil di negeri asing," jelasnya.
Sarbumusi mengaku telah beperan memajukan TKI melalui pelatihan peningkatkan profesionalitas TKI. Ditambah lagi Sarbumusi melalui Lembaga Bantuan Hukum juga sudah berkali-kali mendampingi anggotanya dari kalangan buruh migran ini untuk mendapatkan haknya.
"Sebagai buruh, para TKI punya hak untuk dihormati juga sebagai orang yang mempunyai peran dalam pembangunan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika