REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada PKI baik itu secara organisasi, ajaran maupun pelaku-pelakunya. Namun, Mahyudin mengimbau pemerintah untuk meminta maaf kepada korban-korban yang dituduh PKI namun tidak terbukti hingga saat ini.
''Sejarah-sejarah itu juga mungkin harus diluruskan. Kalau memang ada yang jadi korban dituduh PKI tapi dia bukan PKI, saya kira pemerintah harus minta maaf,'' kata Mahyudin di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Tapi, bukan berarti pemerintah meminta maaf kepada PKI. Namun pada korban yang dituduhkan PKI tapi tidak terbukti. Korban tersebut tidak diadili, dan dituduh tanpa bukti dan dihukum tanpa putusan pengadilan pada waktu itu.
''Nah itu yang saya kira disebut utang sejarah. Negara harus meminta maaf pada korban-korban yang memang tidak terlibat,'' ujarnya.
Tapi kalau kepada organisasi, ajarannya, pelaku-pelakunya, ia menilai negara tidak ada urusan dengan hal itu. Mahyudin menyatakan negara harus konsisten, bahwa ajaran PKI itu didalam TAP MPR 25, adalah ajaran terlarang dan tidak boleh ada di bumi Indonesia. ''Jadi kita tidak perlu minta maaf pada PKI,'' tegasnya.
Karena, lanjut dia, jika merunut pada undang-undang, sudah harga mati PKI tetap dilarang. Sehingga ajaran PKI, Marxis, maupun Leninisme itu tidak boleh.
Apalagi, dinegeranya asalnya saja, Rusia, sudah tidak pakai ajaran komunis, dan beralih menjadi negara Federal. ''Masa kita mau pakai barang yang usang,'' jelasnya.
Menyoal beberapa peristiwa munculnya atribut-atribut PKI dibeberapa daerah, Mahyudin menilai BIN kecolongan. Belakangan, kata dia, BIN bilang, orang yang menggunalan atribut PKI sebagai ekspresi penolakan terhadap PKI.
''Kalau memang bener tidak masalah. Tapi penyampaiannya harus dari awal. Itu kecolongan keamanan kita aja,'' ucap Mahyudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika