REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolisian daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) mengaku siap mengamankan lalu lintas sepanjang jalur yang dilalui pebalap yang akan bertanding dalam iven balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2015.
"Ketika jalur sudah dilalui kita buka kembali. Kita buat kantong parkir, di mana bisa untuk menampung sementara mobil di jalan ketika rombongan mau lewat," kata Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto di Padang, Rabu (30/9).
Sehingga, menurutnya, jalur yang dilalui para pebalap betul-betul //clean and clear//. Sebab, lomba yang memadukan antara balap sepeda dan pariwisata ini membutuhkan pengamanan agar konsentrasi pebalap yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak terganggu.
Kapolda menuturkan, sebanyak 6.500 personil akan disiagakan per etape. Pebalap, lanjutnya, akan mendapatkan pengawalan berlapis empat hingga lima lapis, tergantung kondisi jalanan saat itu.
Pengawalan lapis pertama, ia menjelaskan, akan berjalan 15 menit sebelum para peserta dilepas. Kemudian, lima menit berikutnya, pengawalan kedua berjalan. Berikutnya, pengawalan petugas yang ditempatkan tepat di depan para peserta lomba. Yang terakhir, ia mengatakan, pengawalan oleh tim penyapu yang bertugas mengantisipasi permasalah-permasalahan di jalan. Tim penyapu, Bambang mengatakan, juga akan dibuat berlapis tergantung kondisi jalanan.
"Intinya kita sudah siapkan segala sesuatu dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Bila ada hambatan-hambatan di jalan, sudah bisa antisipasi," ujar Bambang menjelaskan.
Sebelumnya, iven balap sepeda internasional Tour de Singkarak 2015 resmi diluncurkan, Ahad (20/9) malam. Ajang yang mengombinasikan antara balap sepeda dan pariwisata ini akan digelar pada 3 hingga 11 Oktober 2015 di Padang, Sumatra Barat.
TdS 2015 akan diikuti 24 tim dari 36 negara dan melintasi 18 Kabupaten/Kota dan menempuh jarak 1.314,5 kilometer, dimulai dari Pesisir Selatan. Ini merupakan hal baru karena biasanya TdS dimulai dari Sumatra Barat bagian utara dan finis di Kota Padang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika