REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta kejelasan kronologi insiden Mina kepada pemerintah Arab Saudi. Ini penting dilakukan, kata dia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
"Bila tidak diungkap secara jelas, dikhawatirkan akan ditafsirkan secara berbeda dan bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik di tingkat internasional," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan elektronik dari Arab Saudi diterima di Jakarta, Kamis (1/10).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pengungkapan kronologi insiden itu sangat penting karena dapat menyelesaikan perdebatan dan kesimpangsiuran atas apa yang terjadi sebenarnya. Selain itu, kronologi yang benar atas insiden itu juga dapat dijadikan sebagai catatan kritis untuk memperbaiki pelayanan haji pada tahun-tahun berikutnya.
"Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk ikut melakukan investigasi terhadap kronologis musibah tersebut karena jamaah haji Indonesia adalah terbesar di dunia yang menunaikan haji di tanah suci," tuturnya.
Selain itu, Saleh mengatakan jamaah haji Indonesia termasuk yang banyak menjadi korban dalam insiden itu. Pemerintah Indonesia perlu menjelaskan peristiwa itu secara terbuka pada keluarga korban dan masyarakat secara luas.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini takdir dari Allah. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri," katanya.
Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR itu mengatakan mendapat laporan terdapat 7.000 kamera yang dipasang otoritas Arab Saudi di hampir semua tempat penyelenggaraan haji, termasuk di Jalan Al-Arab 204.
"Kebetulan saya sudah mencari informasi dari berbagai sumber berita dari media internasional. Banyak media yang mengkonfirmasi keberadaan kamera CCTV tersebut," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika