REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto menegaskan akar masalah terbunuhnya seorang petani dan satunya terluka kritis di Lumajang harus diungkap akar masalahnya yang diduga terkait pertambangan dan lingkungan.
"Kami tidak hanya ingin mengungkap dalang intelektual dan selesaikan masalah hukum, namun yang penting mencari akar masalah di sana agar ke depan tidak ada kejadian serupa," katanya di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
Dia menjelaskan Tim Investigasi Komisi III DPR yang akan turun ke lapangan ingin mendengarkan masukan masyarakat secara langsung. Menurut dia kejadian itu bukan karena satu kasus lalu terjadi pembunuhan, namun perjalanan panjang terkait tumpang tindih pengelolaan pertambangan dan lingkungan. "Persoalan kelompok di sana rawan karena rawan benturan kepentingan," ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, harus dilihat fakta di lapangan sebelum membuat kesimpulan, agar mendapatkan gambaran secara utuh. Didik mengatakan Komisi III DPR sudah mendapatkan masukan dari kelompok masyarakat sipil, namun perlu dicek ulang validitas dan kepastian/kebenarannya.
"Beberapa teman dari koalisi nasional sudah memberi rekomendasi bahwa mereka menengarai terbunuhnya Salim karena penegak hukum kurang responsif dalam mengantisipasi masalah tersebut," ujarnya.
Menurut dia, harus diungkap apakah benar kejadian itu karena polisi kurang sigap dalam menghadirkan rasa aman di masyarakat.
Sebelumnya, seorang petani meninggal dunia (Salim Kancil) dan seorang lainnya kritis (Tosan) akibat dianiaya sekelompok orang di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (26/9).
Peristiwa tersebut diduga karena kedua petani tersebut sering melakukan penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di daerahnya. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan Komisi III membentuk tim khusus menginvestigasi kasus Lumajang tersebut.
Dia menjelaskan tim itu terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di Komisi III DPR, masing-masing sebanyak satu orang. Menurut dia, tim itu akan mendengarkan masukan dari masyarakat dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika