REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta PT Pertamina untuk menghitung harga BBM. Jika memungkinkan, harga BBM bisa diturunkan. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, permintaan untuk hitung ulang harga BBM merupakan salah satu terobosan yang ingin dibuat pemerintah sebagai respons atas perlemahan ekonomi global.
"Seperti diketahui saat ini terjadi perlambatan ekonomi global yang mempunyai dampak pada perekonomian nasional. Di tengah tekanan itu harus ada upaya untuk melakukan stimulus ekonomi jangka pendek dan insentif jangka menengah dan panjang," kata Ari melalui pesan singkat pada Republika, Ahad (4/10).
Menurutnya, pemerintah perlu memicu daya saing industri sekaligus untuk meningatkan daya beli masyarakat. Maka, penghitungan ulang harga BBM harus dilakukan untuk membuka peluang tersebut.
"Fokusnya pada peningkatan daya saing industri nasional, mempermudah ekspor, kemudahan investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat," ucapnya.
Kepastian soal turun atau tidaknya harga premiun rencananya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (5/10). Kebijakan soal BBM ini akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap III yang diluncurkan untuk menggenjot perekonomian nasional.
Dengan demikian, Ari sekaligus membantah jika dikatakan bahwa upaya otak-atik harga premium ini merupakan usaha pemerintah untuk menaikkan popularitas.
"Presiden ingin mencari terobosan di tengah perlemahan ekonomi global. Paket ekonomi tahap pertama, kedua dan seterusnya dilakukan untuk itu," ujar Ari.
Dalam rapat terbatas untuk membahas persiapan peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap ketiga pada Kamis (1/10) lalu, Presiden meminta Pertamina melakukan kajian soal harga BBM. Jokowi berharap harga Premium dapat diturunkan untuk meringankan beban masyarakat.
"Coba dihitung sekali lagi oleh Pertamina, apakah masih mungkin premium itu diturunkan meskipun hanya sedikit," kata Jokowi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, hasil penghitungan itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menurunkan harga BBM jenis premium. Harga BBM yang turun diharapkan dapat ikut menekan angka kemiskinan.
Dia juga sempat menyebut adanya kemungkinan pemberian subsidi pemerintah apabila memungkinkan.
"Kalau dibayar pemerintah ya bisa dilihat sebagai subsidi," ucap Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika