REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta negara membersihkan Presiden ke-1 RI Sukarno. Hal ini karena Sukarno pernah dituding mendukung gerakan komunisme.

"Memang diinginkan oleh keluarga bahwa itu bisa segera diselesaikan," ucap cucu Sukarno tersebut di Istana Negara, Senin (5/10).

Pernyataan Puan ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah yang menyebut negara harus meminta maaf karena pernah ada tuduhan Sukarno mendukung aktivitas PKI. Namun, Puan berpendapat, permintaan maaf dari negara cukup dengan membersihkan nama ayahnya saja.

"Permintaan maaf resmi dari negara saya rasa dengan menyelesaikan semua permasalahan yang masih mengganjal saat ini," kata putri kandung Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut.

Puan menilai, tuduhan bahwa Bung Karno mendukung PKI itu masih mengganjal kendati kakeknya tersebut sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Keluarga dan para pengikut Bung Karno, kata Puan, berharap negara segera menyelesaikan ganjalan itu sehingga nama Sukarno bersih.

Sebelumnya, Basarah menyebut Soekarno adalah korban politik dari peristiwa G30S/PKI. Ia menganggap, TAP MPRS Nomor XXXIII yang diterbitkan pada 12 Maret 1967 dan adanya tuduhan mendukung PKI membuat Sukarno kehilangan kekuasaannya.

Sebab, dalam TAP MPRS tersebut diatur bahwa Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberikan kewenangan untuk membuktikan dugaan pengkhianatan yang dituduhkan pada Sukarno. Namun, sampai Sukarno wafat, pembuktian itu tak pernah dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika