REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan perintah Presiden Jokowi pada Pertamina untuk menghitung harga BBM bukan merupakan bentuk intervensi.

"Presiden sama sekali tidak ingin intervensi dalam persoalan kenaikan atau penurunan harga BBM, listrik, maupun gas," kata Pramono di Kantor Presiden, Senin (5/10).

Namun, sebagai pemegang mayoritas saham melalui Pertamina, ujar dia, wajar jika Presiden meminta perusahaan tersebut melakukan kajian tentang harga BBM. Terlebih, kajian itu bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Pramono juga membantah jika dikatakan perintah untuk menghitung harga BBM itu merupakan upaya menaikkan popularitas. "Sudah tidak ada lagi waktu untuk mencari popularitas atau pencitraan," tegasnya.

Mantan anggota DPR RI tersebut menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menerima hasil kajian harga BBM dan listrik. Namun demikian, dia enggan membocorkan hasil kajian yang telah dibuat Pertamina dan PLN.

Pengumuman soal nasib BBM dan listrik itu, menurut Pramono, akan disampaikan langsung oleh Pertamina dan PLN pada Kamis mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika