REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada keluarga Presiden RI pertama Sukarno merupakan bentuk pelurusan sejarah sebagai upaya merehabilitasi nama Sang Proklamator dari keterkaitannya dengan Gerakan 30 September 1965/PKI.

"Kemarin Ketua Fraksi PDIP di MPR (Ahmad Basarah) meminta merehabilitasi nama Bung Karno itu bagian pelurusan sejarah. Pemerintah belum memberikan pelurusan bahwa selama ini nama Bung Karno selalu dikaitkan tentang G30S/PKI dan dengan meminta maaf itu bagian pelurusan kita," katanya di Jakarta, Selasa (6/10).

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, pihaknya tidak pernah mendorong-dorong pemerintah meminta maaf kepada keluarga Sukarno. Namun bagi PDIP harus ada bentuk pelurusan sejarah atas nama baik Bung Karno.

"Di berbagai literatur sejarah nama Bung Karno masih dikaitkan (G30S PKI). Negara harus mengklarifikasi itu," jelas dia.

Namun mengapa klarifikasi itu tidak dilakukan ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI, Masinton menjawab, "nanti dibilang cengeng, mentang-mentang (Megawati anak Soekarno)."

Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah membuka wacana agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga Sukarno. Menurut Basarah, akibat dari peristiwa G30S/PKI kekuasaan Presiden Sukarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Sukarno telah mendukung G30S.

Ikuti Whatsapp Channel Republika