REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut proses pengajuan APBD Perubahan di Kementerian Dalam Negeri memakan waktu yang lama dan terlalu merepotkan. Hal ini yang membuat penyerapan anggaran DKI masih sangat rendah.

"Jangan di Bangda (Pembangunan Daerah) dua minggu didiemin. Kan kita ada protes," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/10).

Ia menyebut sudah memasukan pengajuan sejak tanggal 11 Agustus. Namun proses lama terjadi di Kemendagri hanya untuk disetujui. Belum lagi, tambahnya, banyak revisi yang mengharuskan dokumen diperbaiki. Jadi seolah-olah Kemendagri juga lempar tangan ke banyak pihak soal APBD-P DKI.

Ahok mengaku sudah pernah mempertanyakan ketidaksigapan Kemendagri. Mengingat hingga Oktober anggaran yang diajukan belum mendapat persetujuan.

"Pertanyaan saya dulu salah nggak pernah ngomong gitu, jadi ada apa di Mendagri? Itu aja saya mau tanya," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan penyerapan APBD yang masih rendah hingga bulan Oktober ini. Pasalnya banyak harga satuan di rancangan APBD Jakarta 2015 yang tidak benar.

Mantan Bupati Belitung Timur ini berjanji akan memaksimalkan anggaran pada 2016 mendatang. Sebab, penyusunan anggaran kali ini sudah sangat tepat dan terperinci prosedurnya untuk memaksimalkan kinerja Pemprov ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika