REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pembebasan visa wisatawan mancanegara (wisman) hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah okupansi perhotelan.

"Selain memang masih dalam masa low season, visa yang dibebaskan bagi sejumlah negara belum memengaruhi okupansi," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istijab M Danunagoro di Yogyakarta, Selasa (6/10).

Ia mengatakan, sejak awal Agustus 2015 hingga saat ini tingkat okupansi hotel bintang maupun non bintang relatif stabil dengan rata-rata berkisar 40-50 persen. Menurut Istijab, dampak dari pembebasan visa bagi 45 negara tersebut masih membutuhkan proses sosialisasi di masing-masing negara sehingga belum dapat dirasakan dalam jangka pendek. "Selain itu juga bergantung inisiatif pemerintah serta pelaku pariwisata untuk meningkatkan promosi," kata dia.

Dia mengatakan, dampak yang paling dominan dirasakan oleh pelaku bisnis perhotelan di Yogyakarta justru masih terkait dengan kembali dibukanya kran kegiatan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu, disebabkan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran atau 'MICE' yang paling banyak dilakukan oleh instansi pemerintah justru menjadi andalan utama perhotelan di Yogyakarta untuk mendongkrak okupansi. "MICE memang yang hingga saat ini menjadi andalan kami."